Pergi ke AS Tanpa Izin, Bupati Cantik yang Diundang Trump ke Gedung Putih Dinonaktifkan Mendagri

Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara Sri Wahyumi Maria Manalip dinonaktifkan sementara oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kabar tersebut diketahui setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melayangkan surat pemberhentian Bupati Talaud tersebut ke Pemprov Sulut.

Melansir Tribun Manado, Kamis (11/1/2018), Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Pemprov Sulut Jemmy Kuemendong mengaku telah menerima surat Keputusan Mendagri nomor 131.71-17 tahun 2018 itu.

"Surat keputusannya sudah ada nanti besok akan diserahkan ke Bupati," ujarnya kepada Tribun Manado.

Sri Wahyumi diberhentikan sementara selama 3 bulan sejak tanggal ditetapkan.

Bupati periode 2014-2019 itu diberhentikan karena mengadakan perjalanan ke luar negeri tanpa surat izin dari Kemendagri.

Sanksi yang didapat bupati cantik itu berkaitan dengan keberangkatannya ke Amerika Serikat pada 20 Oktober 2017 sampai 13 November 2018.

Sebelumnya, bupati yang selalu berpenampilan modis ini telah mendapat komentar dari warganet mengenai undangan presiden AS Donald Trump yang diberikan untuknya.

Dari tulisan pengguna akun Facebook Jolly Horonis, Jumat (20/10/2017), bupati yang gemar mengendarai sepeda motor trail itu pernah diminta hadir ke Gedung Putih oleh Trump.

"Membaca Maksud Undangan Trump kepada Bupati Talaud.
Membaca link berita yang diposting teman di lini masa facebook tentang undangan presiden AS, Donald Trump kepada bupati kepulauan Talaud untuk hadir ke gedung putih sontak membuat beberapa teman ikut ambil bagian dalam berkomentar; http://lidik.net/presiden-amerika-donald-trump-undang-bupat….
Saya juga ikut ambil bagian berkomentar. Apa pasal yang menyebabkan beberapa teman itu tertarik mengomentari?
Postingan teman itu diberi keterangan pembandingan bupati Talaud dan bupati kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
Kedua kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari kabupaten induk Sangihe Talaud.
Talaud lebih ke utara, sedangkan Sitaro lebih ke selatan dan memiliki jarak yang lebih dekat dengan kota Manado.
Talaud hebat Sitaro terpuruk. Itulah judul postingan link berita undangan trump kepada bupati talaud itu, oleh teman saya.
Pembandingan yang dimaksud oleh teman saya ini semata karena pengaruh Negara adi daya itu yang tiba-tiba tak ada angin tak ada hujan langsung memberi undangan kepada bupati kabupaten paling utara Indonesia ini.
Atau bisa saja teman saya ini punya maksud lain. Saya tidak bisa sembarang menebak.
Terlepas soal membandingakan dua bupati kabupaten di utara Indonesia ini, saya justru tertarik soal apa kepentingan trump di utara Indonesia saat ini.
Jika bisnis, kira-kira bisnis apa yang akan dibangun Trump di Talaud?
Jika soal kepentingan luar negeri, bukankah otonomi daerah tidak memberi kewenangan daerah untuk urusan politik manca Negara?
Bisnis orang nomor satu Negara adi daya ini yang masuk akal untuk kabupaten Talaud adalah perhotelan atau resort.
Bisnis ini juga menyebar di bebrapa tempat di Indonesia terlebih di Bali.
Bukan tidak mungkin trump akan kerja sama dengan pemerintah talaud untuk bisnis ini.
Tentu hal positif bagi pertumbuhan pendapatan daerah jika benar bisnis ini akan dilakukan trump di Talaud.
Pertanyaan lain adalah, seberapa banyak pengunjung (wisatawan asing) datang ke Talaud?
Apakah ada keuntungan yang besar didapatnya?
Jika urusan kepentingan luar negeri AS di utara Indonesia, bukankah lebih baik mengundang Retno Marsudi sebagai menteri luar negeri?
Ini juga tentu lebih besar kewenangannya.
Sri Wahyuni Manalip selaku bupati Talaud tidak memiliki kewenanga lebih dibanding Retno Marsudi dalam urusan politik manca negara.
Supaya tidak terjebak dalam dugaan dan prasangka lain tentang kepentingan Trump ini, sebaiknya kita membaca politik AS di utara Indonesia juga di kawasan pacific.
Di Sulawesi Utara, AS telah menancapkan kakinya di kota manado dengan program WOCnya dan gerakan sosial dengan kapal Rumah Sakit US Mercy yang beberapa tahun lalu mampir di teluk Manado dan mengunjungi pulau-pulau di Utara Indonesia ini.
Di pasific, tentunya kita harus menyangkupautkan kepentingan AS ini dengan kepentingan China.
Di pasific, perseteruan dua Negara besar ini semakin hangat.
Tentunya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, yang dalam istilah perang asimetris disebut proxy war.
Di Sulawesi Utara, China telah bercokol di kota pelabuhan, Bitung dengan program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Hal ini pernah diulas dalam tulisan saya terdahulu dan dimuat di Global review pimpinan Hendrajit.
Di Negara tetangga utara Indonesia, Philipin, hubungan AS sedikit renggang.
Ini terbaca dari beberapa pidato presiden fenomenal Philipin, Rodrigo Duterte yang agak tak berpihak pada AS.
Juga dugaan keterlibatan AS pada kelompok Abu Sayyaf di Philipin yang oleh pegiat geopolitik dibaca sebagai gerakan yang sama di wilayah timur tengah.
Gerakan ini dicoba di bagian pasific karena bergesernya kepentingan dari timur tengah menuju pasific.
Hal ini menjadi isu hangat di kalangan pegiat geopolitik.
Undangan presiden AS, Donald Trump kepada bupati Talaud ini baiknya kita baca dari sudut geopolitik agar kita mampu mengantisipasi hal lain yang akan berdampak pada kepentingan kita sebagai Negara bangsa.
Apa pun niat Trump yang terkandung dalam undangan ini sebaiknya kita respon secara positif dan cerdik demi kepentingan Negara Republik Indonesia, yang dalam istilah Dirgo D Purbo dkk, disebut KENARI.
Juga agar kita tidak selalu rugi dengan posisi silang yang menguntungkan NKRI ini secara geografis," tulis wanita Pemerhati Kemaritiman dan Pegiat Sosial-Budaya tersebut. (*)